RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Pertamina Didorong Ambil Alih Peran BP Migas
Written by Harian Fajar   
Sunday, 18 November 2012
ImageMAKASSAR, FAJAR -- Pembubaran Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi, menjadi tonggak upaya untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam mengelola minyak dan gas dalam negeri. Selanjutnya, peran dan fungsi BP Migas perlu didorong untuk dijalankan oleh Pertamina, dan menjaga tidak adanya pembentukan lembaga baru oleh pemerintah, yang berperan layaknya BP Migas.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia, Faisal Yusra, mengungkapkan, perjuangan menolak undang-undang migas yang isinya membubarkan BP Migas, sebenarnya sudah dimulai sejak 2004 silam.

"Kami menolak, dengan dasar pemikiran, undang-undang ini memang bertentangan dengan konstitusi. Dalam pasal 33 UUD 1945, disebutkan, bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Faisal, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional tentang solusi strategik permasalahan minyak dan gas di Indonesia, di Gedung Pusat Kegiatan Penelitian (PKP) Universitas Hasanuddin, Sabtu, 17 November.

Sementara, Peraturan Pemerintah tentang Migas nomor UU Migas nomor 22 tahun 2001 yang sekarang berlaku, membuat hampir seluruh aset dan kekayaan migas Indonesia dikuasai oleh pengusaha asing. UU tersebut bahkan memberi keleluasaan, 95 persen kekayaan minyak dan gas Indonesia bisa dikuasai asing.

"Prinsip penguasaan itu berarti berhak mengelola dan mengendalikan, meskipun hanya bersifat kontrak jangka panjang. Sekarang, blok-blok minyak dan gas di Indonesia sudah 85 persen dikuasai asing, dan hanya 15 persen di antaranya dikuasai negara, dalam hal ini Pertamina," katanya.

Penguasaan oleh asing itu juga tidak membawa untung besar buat pemerintah. "Keuntungan Indonesia dari bagi hasil minyak itu juga sangat sedikit. Keuntungan dari Freeport misalnya, hanya memberi satu persen royalti untuk Indonesia," katanya.

Faisal juga mengungkap bagi hasil yang tidak berimbang, akibat UU tersebut. "Contoh kecil. Kebutuhan minyak Indonesia sekarang 1,3 juta barel per hari. Sedangkan kapasitas produksi oil refinery (kilang minyak) dalam negeri hanya 900 ribu barel per hari. Jadi harus impor 400 barel lagi. Nah, dari 900 ribu barel produksi dalam negeri itu, 300 barel adalah hasil produksi kilang dalam negeri yang dimiliki oleh asing, seperti Chevron, Cell, Seven Sister dan kroni-kroninya. Selain itu, 450 ribu lainnya adalah milik negara, yang tangkinya tetap dikuasai oleh Seven Sister. Jadi, migas murni milik Negara, dan disuplai Pertamina, hanya 150 ribu barel," katanya.

Karena itu, dengan mengacu pada UUD 1945, maka kekayaan Migas harus dikuasai oleh negara, dalam hal ini BUMN, atau tepatnya Pertamina. "Peran dan fungsi BP Migas harus diserahkan ke Pertamina. Dengan demikian, kilang-kilang dan blok migas yang sudah habis masa kontraknya, sebaiknya dikuasai Pertamina, dan perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia, menjadi mitra Pertamina," kata dia.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar, menambahkan, di sejumlah negara maju, pemerintah memberi kewenangan penuh kepada BUMN-nya untuk mengatur dan mengelola sendiri blok-blok migas di negaranya. "Petronas misalnya, yang memberi kontribusi besar terhadap pendapatan Malaysia, karena diberi kewenangan penuh," katanya.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources  Studies (IRESS), Marwan Batubara, menambahkan, di Indonesia, Pertamina yang milik negara malah dipersaingkan dengan perusahaan asing, yang kapasitasnya jauh lebih besar. "Untuk mengelola satu blok, negara malah melakukan tender dengan memaksa Pertamina bersaing dengan Perusahaan Kelas Dunia yang besar, Exon. Jelas Pertamina kalah," kata dia.

Marwan menambahkan, upaya merevisi UU Migas, dan membubarkan BP Migas, hanya salah satu bagian dari strategi besar untuk melakukan nasionalisasi kilang-kilang minyak di Indonesia. "Nasionalisasi ini cukup berat, karena itu butuh tahapan-tahapan," kata dia.

Saat ini, pihaknya sedang memperjuangkan agar pemerintah tidak melanjutkan kontrak eksplorasi minyak di blok Mahakam, antara Indonesia dengan pemilik saham, yakni Inpex Coperation, Jepang dan Total SA, Prancis.

Marwan menjelaskan, dalam kurun waktu 2008 hingga Juli 2012 lalu, PT Pertamina terus mengusulkan untuk mengelola blok Mahakam tersebut. Namun, terus ditolak pemerintah melalui Kementerian BUMN. Pemerintah mengklaim Pertamina tidak mampu, dan tidak mau mengeksplorasi blok tersebut. "Karena itu, kita mendorong petisi blok mahakam," kata dia.

Faisal menjelaskan beberapa fakta yang membuat pertamina seakan terkungkung dalam pengelolaan gas dan minyak bumi di Indonesia. "Dalam peraturan pemerintah tentang Migas misalnya disebutkan, keuntungan Pertamina itu 50 persen menjadi laba pemerintah. kemudian 30 persennya menjadi deviden. Sisa 20 persen yang harus dikelola Pertamina, untuk menjadi modal, investasi, cadangan devisa, dan lain-lain. Porsinya sangat kecil," kata dia.

Fakta lainnya adalah, kebijakan pemerintah terkait unbundling Pertamina, membuat perusahaan pelat merah ini semakin kerdil, dan terpecah-pecah.

Marwan menambahkan, selain pembubaran BP Migas, revisi UU Migas, hingga petisi untuk Blok Mahakam, pihaknya juga sedang mengajukan gugatan untuk mendorong pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Beberapa pembicara yang hadir dalam seminar yang diselenggarakan asosiasi doktor ekonomi Indonesia dan PSPPPB tersebut, antara lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Prof Dr Muhammad Asdar, dan Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Hendri Saparini.