RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Pertarungan Asing vs Lokal di Blok Mahakam
Written by Majalah Forum Keadilan   
Saturday, 27 October 2012

ImagePemerintah tampaknya akan memperpanjang kontrak Total E&P untuk mengelola Blok Mahakam. Kenapa Pertamina disingkirkan? Perebutan pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur, antara Total E&P dan PT Pertamina, semakin memanas. Rabu pekan lalu, sejumlah tokoh masyarakat, mahasiswa, dan aktivis, memberi dukungan penuh kepada Pertamina lewat petisi “Blok Mahakam untuk Rakyat”.

 

Para tokoh yang membubuhkan tanda tangan itu antara lain; Prof Dr H Mochtar Pabottinggi dari LIPI, Prof Dr H Muhammad Asdar dari Universitas Hasanudin Makassar, pengamat ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadil Hasan, Direktur Econit Hendri Saparini, pengamat minyak dan gas, Kurtubi, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia, Faisal Yusra.

 

Petisi ini juga didukung elemen mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran Bandung, serta sejumlah aktivis di Jakarta. Acara penandatanganan petisi yang dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini sendiri, diinisiasi oleh Indonesian Resources Studies (IRESS). “Kami akan segera menggalang (dukungan) di internet,” ujar Direktur IRESS, Marwan Batubara.

 

Tak cuma sejumlah tokoh, mahasiswa, dan aktivis yang memberi dukungan kepada Pertamina. Sebelumnya, dukungan serupa diberikan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) dan Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (EsPeKaPe). Bahkan, EsPeKaPe sampai mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang salinannya ditembuskan ke sejumlah menteri. Surat yang diteken Ketua Umum EsPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat tersebut meminta Presiden SBY memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina. Jika tidak, Presiden SBY diminta memecat Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini dan mengangkat Karen Agustiawan sebagai Wamen yang baru.

 

Ke Total Lagi

Serangkaian dukungan itu diberikan, lantaran peluang Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam, semakin kecil. Simak saja pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Dia bilang, pemerintah belum punya sedikit pun rencana memberikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Alasannya, ada risiko yang harus ditanggung Pertamina bila blok tersebut dikelola. Misalnya, antara lain, investasi yang harus dikeluarkan perusahaan milik negara tersebut sangat besar.

 

Tak hanya itu. Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Gde Pradnyana juga meragukan kemampuan Pertamina bisa memberikan keuntungan kepada negara. “Itu yang akan jadi pertimbangan serta rekomendasi kami kepada Menteri ESDM,” kata Gde.

 

Asal tahu saja, sudah sejak lama Pertamina ngotot ingin mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam. Maklum, pada 31 Maret 2017, masa kontrak Total E&P akan berakhir. Ini adalah kontrak kedua yang diteken antara Total E&P dengan Pemerintah Indonesia, setelah kontrak pertama pada 31 Maret 1967.

 

Saat ini, Blok Mahakam dikelola dan dioperasikan oleh Total E&P asal Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 50%. Kegiatan di Blok Mahakam akan berumur 50 tahun pada 2017 nanti.

 

Untuk mengambil alih blok tersebut, sejak Februari lalu, Pertamina telah menempatkan sejumlah pegawainya di Blok Mahakam untuk ikut terlibat pengoperasian. Pertamina juga siap mengucurkan dana hingga US$ 1 miliar atau sekitar Rp 9,4 triliun untuk mengebor 100 sumur baru.

 

Tak hanya Pertamina yang ngotot ingin mengambil alih Blok Mahakam. Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kertanegara (Kukar) dan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur pun sedang membidik participating interest (PI) sebesar 10% di Blok Mahakam.

Pemkab Kukar sebetulnya mengharapkan mendapatkan 75% dari PI 10% tersebut. Pemkab Kukar mengharapkan porsi PI lebih besar lantaran sebagian besar wilayah Blok Mahakam ada dalam teritori Kukar “Dananya sudah kami siapkan,” ujar Rita Widyasari, Bupati Kukar.

 

Untuk melanggengkan rencana ini, Pemkab Kukar pun sudah menunjuk Perusda Tunggang Parangan untuk mengelola hak partisipasi tersebut. DPRD juga sudah merestui keterlibatan Kabupaten Kukar untuk mengelola Blok Mahakam dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2011.

 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tak mau kalah. Dari jatah PI sebesar 10%, Pemprov Kaltim menginginkan hak partisipasi sebesar 60%. Demi mewujudkan rencana ini, Pemprov Kaltim pun sudah menyiapkan PT Migas Mandiri Pratama (MMP) untuk mengelola hak partisipasi di blok itu.

 

Hingga saat ini, negosiasi tentang hak partisipasi sebesar 10% masih berjalan alot. Total sendiri, selaku operator di Blok Mahakam berpendapat daerah merupakan bagian dari nasional sehingga meminta Pertamina yang membagi sahamnya 10 % kepada daerah dengan komposisi saham Pertamina 41 % sementara daerah 10 %.

 

Sebaliknya, Pertamina ngotot 10% saham untuk daerah tersebut merupakan pembagian saham antara Pertamina dan Total masing-masing 5% dari saham yang dimiliki.

 

Di tengah situasi seperti itu, Total terus aktif melobi pemerintah. agar memperpanjang kontrak. Alasannya, selama 40 tahun mengelola Blok Mahakam, mereka telah mengeluarkan uang sebanyak US$ 23 miliar atau Rp 213,9 triliun. 

 

Tak hanya melobi. Mereka juga ‘menekan’ pemerintah dengan cara mengerem investasi. Akibatnya, sejak tiga bulan terakhir, produksi gas Blok Mahakam turun sekitar 200 juta mmscfd. Bahkan, Total menyatakan tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan pemerintah tahun 2012 ini sebanyak 2.000 mmscfd. Mereka hanya sanggup di bawah 2.000 juta mmscfd.

 

Di lain pihak, Inpex juga tak tinggal diam. Pada September tahun lalu, Toshiaki Kitamura, CEO Inpex Coproration, telah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Kepresidenan. Toshiaki meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam.

 

Lobi Total dan Inpex ternyata berhasil. Menurut sumber yang tahu persis soal ini, perpanjangan kontrak akan kembali diberikan kepada Total. “Syaratnya harus bermitra dengan BUMN,” kata sang sumber.

 

Ngototnya Total dan Inpex ingin terus mengelola Blok Mahakam, boleh jadi lantaran di perut blok tersebut terkandung gas yang berlimpah.  Menurut IRESS saat ini, rata-rata produksi gas di blok ini mencapai 2.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara dengan 344.000 barel minyak.

 

Mau tahu cadangan gas yang terkandung di dalamnya? Diperkirakan sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan tersebut telah dieksploitasi. Makanya, kata Marwan, cadangan tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf.

 

Dengan asumsi harga gas rata-rata US$ 15/MMBtu, menurutnya, potensi pendapatan kotor dari Blok Mahakam mencapai US$ 187 miliar atau sekitar Rp 1.700 triliun. Wow.

 

Jadi, pantas saja kalau Total dan Inpex ingin terus bercokol di Blok Mahakam. Tapi, bisa jadi, akan ada perlawanan dari berbagai elemen masyarakat yang akan menolak. Situasi ke depan, tampaknya bakal semakin memanas.