RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Petisi Nasionalisasi Asset Versi Pengamat, Dimulai Dari Blok Mahakam
Written by seruu.com   
Friday, 12 October 2012

ImageJakarta, Seruu.com - Posisi pengelolaan migas Indonesia sangat rawan dan membahayakan ketahanan migas Indonesia. Untuk itu, semangat nasionalisasi harus dimulai sejak saat ini. Demikian terungkap dalam petisi yang dilontarkan 160 masyarakat peduli migas, saat acara penandatanganan petisi nasionalisasi kontrak ladang migas di Blok Mahakam, Rabu (10/10/2012).

 

Petisi ini berisi tuntutan agar blok Mahakam yang sudah 50 tahun dikontrak oleh Total E&P Indonesie Investor Prancis tidak diperpanjang. Petisi juga menuntut agar Blok Mahakam yang kontrakannya jatuh tempo pada 2017 agar dikembalikan kepada negara untuk dinasionalisasi.

 

Tokoh-tokoh pengamat dan pemerhati migas yang ikut menandatangani petisi antara lain Profesor Mohammad Asdar Guru Besar FE Unhas, Prof Mochtar Pabotinggi, Fadel Hasan, Henry Saparini, Pri Agung Rakhmanto, Agus Pambagyo, Kurtubi, Marwan Batubara, dan Faisal Yusra SH (KSPMI).

 

"Petisi ini akan diserahkan kepada presiden dan DPR. Waktunya sedang kami carikan yang tepat. Nasionalisasi yang harus dilakukan adalah menyerahkan seluruh kepemilikan ke negara. Seperti Petronas melakukan nasionalisasi perusahaan migas mereka,’’ kata Marwan Batubara kepada SH, di sela-sela acara tersebut.

 

Sementara itu, Ketua KSPMI (Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia) Faisal Yusra mencatat dari produksi migas Indonesia setahun 1,4 juta barrel, hanya 10 persen saja yang dihasilkan Pertamina, sisanya dikelola asing.

 

Menurut Kurtubi, argumentasinya sudah amat kuat. Kontrak yang dilakoni Total EP Indonesie sudah 50 tahun.

 

Jika 2017 jatuh tempo, 50 tahun itu seharusnya sudah cukup bagi Total mengeruk kekayaan migas Indonesia. Blok Mahakam ini kandungan gasnya luar biasa. Di hilir sudah ditangani 100 persen oleh Pertamina oleh PT Badak, sedang di hulunya masih dikuasai Total si kontraktor asing.

 

"Kalau kontraknya sudah berakhir, itu seharusnya dikembalikan ke NKRI, baik itu aset maupun kandungan di perut buminya karena itu milik Indonesia. Aset di permukaan bumi berupa anjungan lepas pantai, infrastruktur produksi, pipa, dan storagenya itu 100 persen menjadi milik NKRI,’’ seru Kurtubi.

 

Lebih lanjut dikatakan Faisal, sebelum ada UU Migas, produksi minyak Indonesia 1,6 juta barel per tahun bahkan pernah 1,7 juta barel. "Waktu itu KPS asing hanya partner, jadi kenapa sekarang Menteri ESDM bilang Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam?" kata dia.

 

Faisal menambahkan, produksi minyak Indonesia per tahun saat ini 1,4 juta barel, terperinci dari kilang refinery 900.000 barel, dan 500.000 barel sisanya itu dari impor. importirnya adalah seven sister dan kroni-kroni perusahaan minyak dunia lainnya. Adapun yang 900.000 barel ini milik pemerintah di perusahaan asing, milik asing dan sebagian lagi milik Pertamina namun hanya 150.000 barel.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan demikian jika seandainya Indonesia perang dengan Malaysia, Malaysia akan dibantu Inggris. Maka Inggris nanti tinggal telepon perusahaan migas Natur, AS telepon Chevron, Prancis telepon Total, Belanda telepon Shell, mereka semua berkomplot untuk memboikot suplai BBM untuk Indonesia.

 

"Akhirnya kita nanti cuman tinggal 150.000 barel, dikonsumsi untuk perang dua hari saja langsung habis. Ini sudah terjadi pada saat perang Indonesia merebut Irian Barat. Semua kendaraan perang Indonesia di Makassar mangkrak tidak bisa jalan karena tidak mendapat pasokan BBM," kata dia.

 

Ladang migas Indonesia ini, kata Faisal, ibarat kata sudah habis, rumahnya sudah jadi, lapangannya sudah dibangun. "Jika kontrak sudah habis, ya serahkan saja ke negara. Setelah itu, serahkan ke BUMN migas kita. Pertamina diyakininya sanggup mencari pinjaman dana untuk drilling," ujar Faisal.

 

Jika Pertamina tidak punya neraca keuangan, tidak perlu khawatir karena sudah pernah Pertamina mendapatkan pinjaman modal perbankan meski tidak punya laporan keuangan dan neraca keuangan, ia menambahkan.

 

Belajar dari kasus blokade suplai minyak yang dilakukan oleh perusahaan KKKS asing di zaman perang perebutan Irian Barat, kata Faisal, Presiden Soekarno lalu melakukan nasionalisasi. Sejak itu semua ladaang migas dikelola Pertamina sampai terbitnya UU Migas Tahun 2001.