RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

BPH Migas Membuat Industri Dalam Negeri Makin Liberal
Written by Berita Satu   
Thursday, 31 January 2013
ImageAgar pengelolaan migas, baik hulu maupun hilir, diserahkan ke perusahaan negara, dengan Pertamina sebagai operator.

Jakarta - Sejumlah kalangan menilai, keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tidak banyak bermanfaat bagi pengembangan industri minyak dan gas (migas) di dalam negeri.

BPH Migas justru menjadikan sektor yang menyangkkut hajat hidup orang banyak tersebut semakin liberal.  

“(BPH) tidak memperbaiki keadaan (migas) yang seharusnya,” kata Pengamati kebijakan publik, Agus Pambagio dalam seminar “Menimbang keberadaan BPH Migas, Masih Perlukah?” yang diadakan oleh Institut Proklamasi, di Jakarta, Kamis (31/01).

Agus berpendapat, kehadiran BPH Migas membuat kondisi industri migas di Indonesia berubah total menjadi sangat liberal. Pada akhirnya akan merugikan bangsa ini. Penjarahan migas oleh swasta dan asing sudah tidak terkontrol lagi.

Seharusnya, peran BPH Migas bisa dikembalikan ke PT Pertamina (persero) atau membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru, sehingga pengawasannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan Agus, Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia, Faisal Yusra menyatakan, keberadaan BPH Migas yang bertugas mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di tingkat hilir dinilai tidak efisien. Pengawasan Pertamina, sebagai perusahan milik negara, bisa langsung dilakukan oleh pemerintah. "Terlalu mahal untuk memantau itu,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, sebagian kewenangan BPH Migas sudah diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  Di sisi lain, Pertamina tetap dapat bertanggung jawab dalam penyediaan BBM, sehingga keberadaan BPH Migas menjadi sia-sia dan merugikan negara.

Faisal menyarankan, agar pengelolaan migas, baik hulu maupun hilir, diserahkan ke perusahaan negara, dengan Pertamina sebagai operator.