RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Sehubungan dengan pernyataan Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas Akhmad Syakhroza yang dilansir finance.detik.com tanggal 11 Pebruari 2013 bahwa sedikitnya terdapat 9 Perusahaan Migas Internasional (KKKS) yang tidak berkenan mencadangkan dana abandonment & site restoration (ASR) untuk pemulihan pasca produksi migas meskipun kontraknya sudah hampir habis, dengan ini Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1.   Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat bertindak secara tegas dalam rangka melindungi hak negara dan rakyat karena hal tersebut adalah kewajiban dan merupakan best practice di industri migas di dunia.

2.  Keengganan Perusahaan Migas Internasional tersebut menunjukkan bahwa rendahnya rasa keberpihakan yang konkrit terhadap upaya membangun bangsa dan melestarikan kondisi alam Indonesia pasca proses produksi/pengeboran migas.

3.   Sikap/perilaku perusahaan besar dimaksud menjadi alasan tambahan yang memperkuat untuk mendorong Pemerintah segera melakukan NASIONALISASI MIGAS INDONESIA pasca pembubaran BPMIGAS dengan menyerahkan penguasaan blok migas kepada Perusahaan Negara (PERTAMINA) dalam rangka membangun kedaulatan pengelolan migas nasional untuk kemakmuran rakyat semesta.

 Jakarta, 11 Pebruari 2013

Presiden KSPMI

Ir. Faisal Yusra SH., MM