RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

“KEMBALI KE PASAL 33 UUD 1945 DENGAN NASIONALISASI MIGAS KEMBALI”
Written by Rilis eSPeKaPe   
Thursday, 28 February 2013
ImageKembali ke Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 2 dan ayat 3, terutama pada konteks kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) yang menghasilkan cabang-cabang produksi strategis dan menjadi komoditas vital yang merupakan hajat hidup orang banyak, yang dikuasai oleh negara dan yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kata kucinya tiada lain, untuk mewujudkan amanat konstitusi itu, harus digelorakan Nasionalisasi Migas kembali. Untuk itu, janganlah khawatirkan soal nasionalisasi. Sekalipun tidak meniru nasionalisasi migas di Argentina, Tapi perjuangan Presiden Cristina Fernandez de Kirchner dalam menasionalisasi migas YPF Repsol milik Spanyol, berhasil mendapat persetujuan Kongres pada 3 Mei 2012. Sepekan kemudian, Senat Argentina memberikan dukungan dengan Kirchner mencanangkan pengambilalihan setelah enam bulan terpilih sebagai presiden wanita dan seluruh warga Argentina mendukung nasionalisasi itu.

“Kami dari stakeholders dan pelaku sejarah pembangunan sektor migas yang berhimpun dalam Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), serta kami aktivis penggiat perubahan yang tergabung dalam Gerakan Perubahan (GarpU). Setelah dengan seksama mencermati potensi kekayaan migas yang terkandung didalam perut bumi Indonesia semakin lama kian tidak lagi di kuasai oleh negara dan makin lama semakin tidak lagi dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, berpendapat bahwa sumber permasalahan hanya terletak pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) tertanggal 23 November 2001 yang mengesampingkan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, serta yang menyebabkan hilangnya kekuasaan negara terhadap sektor migas melalui National Oil Company-nya (Pertamina)” kata Ketua Umum eSPeKaPe dalam rilisnya yang menjadi kontribusi seminar nasional “Migas Untuk Kemandirian” yang digelar Fraksi PDI-Perjuangan di Gedung KK2 DPR Senayan, Selasa (27/2).

 “Sehingga peluang untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi semakin kecil, termasuk UU Migas juga menciptakan berbagai kerancuan dalam tata kelembagaan dan kewenangan. Pasalnya pada saat pembentukannya kendati ada minderheidsnota, kita tidak pernah menyadari jika dalam perjalanan UU Migas itu terperangkap dalam politik neoliberal. Politik yang diujungnya membantu meningkatkan akumulasi modal para entrepreneur raksasa yang menguasai bisnis migas. Inilah ciri utama politik neoliberal, yang menjadi corak mainstream dunia politik di banyak tempat di dunia, termasuk di Indonesia yang pada dimensi kekinian kuku-kukunya kian mencengkeram” lanjut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966.

Politik neoliberal itu sendiri, menurut Binsar cenderung korup. “Contoh, para politisi yang menggunakan uang (money politics) dalam mencapai tujuan politiknya, bersaing dengan gaya politik kaum kapitalis, yang akan selalu memerlukan tambahan dana, yang mana jika tidak dimilikinya, akan diambilnya dari hasil rampasan uang rakyat. Jadi, korupsi yang selama ini kita lihat, pada hakikatnya adalah ekses daripada demokrasi neoliberal ini”, ujarnya yang juga Panglima Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK). “Diujungnya kita baca ada 60 kontraktor migas yang terkategori ke dalam tiga kelompok. Pertama, Super Major, terdiri ExxonMobile, TotalFina Elf, British Petroleum (BP), Amoco, Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%. Kedua, Major, terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Ketiga, perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%. Walhasil, migas Indonesia hampir 90% telah dikuasai oleh asing yang semuanya adalah perusahaan MNC (Multi National Corporation)”, lanjutnya.

Adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang dengan keangkuhannya selalu melecehkan kemampuan Pertamina sebagai BUMN migas satu-satunya negeri ini yang sudah berusia 55 tahun, sergah Koordinator Eksekutif (Kooreks) GarpU Muslim Arbi katakan, “Sama artinya Jero Wacik meremehkan kemampuan bangsa sendiri. Ini ditenggarai dengan Jero Wacik tetap bersikukuh dan hanya mau mengalokasikan 40 persen saham Blok Mahakam untuk Pertamina. Padahal Blok Mahakam telah dikuasai oleh Total EP Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Maka sangat tidak masuk akal bila Pemerintah masih mau memperpanjang kontrak dengan dua perusahaan asing tersebut, sementara sejak 1998, Pertamina sudah menyampaikan proposal kesanggupannya mengelola Blok Mahakam” tandas Muslim Arbi yang Kepala Staf Investigasi dan Advokasi (Kastaf Invokasi) GALAK.

Menurut Muslim Arbi, semestinya Pemerintah harus belajar dari kasus Blok Cepu, yang operatornya ditangan ExxonMobil. Walaupun Pertamina punya 45 persen saham, tapi secara kendali dan hak pengelolaan Pertamina justru 0 persen. Selama operatorship diberikan pada pihak kontraktor asing, maka semua mekanisme keputusan tunduk aturan versi kontraktor asing, dan Pertamina tidak bisa apa-apa. “UU Migas telah mengamputasi BUMN migasnya sendiri. Ini adalah realita, dan ini juga fakta. Kendati Menteri ESDM Jero Wacik pernah mengaku nasionalis realistis, justru menjadi bagian tidak terpisahkan dari rezim neolib, bahkan juga pemburu rente”, tandasnya.

Dengan demikian menurut hemat eSPeKaPe dan GarpU, gelora Nasionalisasi Migas kembali menjadi mutlak jika kita bertekad ingin kembali melaksanakan amanat PASAL 33 AYAT (2) dan AYAT (3) UUD 1945 secara hakiki. “Amanat secara revolusioner yang oleh Bung Karno wariskan dalam nasionalisasi migas tahun 1957 itu sama sekali tidak berbicara soal investasi, buktinya kami ini, para karyawan Pertamina telah mampu membangun kembali puing-puing di kilang Pangkalan Brandan dari rerongsokan untuk bisa dioperasikan kembali dan berhasil berproduksi” kata Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi.

Jadi, menurut Binsar Effendi, sangat diharapkan Fraksi PDI-Perjuangan tanpa perlu flashback pada pembentukan RUU Migas saat menjadi undang-undang di masa lalunya, karena ditetapkan oleh Presiden Megawati saat itu, revisi UU Migas mutlak harus bernafaskan nasionalisasi migas demi tegaknya kedaulatan energi. “Ini adalah cermin dari PDI-Perjuangan yang tetap konsisten terhadap hubungan idelologisnya dengan Bung Karno. Sekaligus melalui Fraksi PDI-Perjuangan kita harapkan bisa menyuarakan pembersihan rezim neoliberal yang bersarang di Kementerian ESDM dengan meminta Menteri ESDM Jero Wacik mundur jika terbukti Blok Mahakam tidak juga diberikan kepada Pertamina sebagai operatornya” katanya tegas. 

Usai seminar, Kahumas eSPeKaPe Yasri Pasha sempat bertanya kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini yang menjadi salah seorang narasumber, soal Blok Mahakam yang belum juga diberikan kepada Pertamina untuk menjadi operatornya. Rudi menurut Yasri menjawab, “Boleh saja Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam, tapi saya punya data tentang Pertamina” kata Yasri mengutip jawaban Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Padahal kata Yasri, “Blok Mahakam untuk Pertamina adalah tuntutan rakyat, yang sejak Oktober 2012 lalu aspirasinya sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”.

Terima kasih.

Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat

Koordinator Eksekutif GarpU, Muslim Arbi