RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

eSPeKaPe Minta FSPPB Perjuangkan Nasionalisasi Untuk Legitimasi Kedaulatan Migas Indonesia
Written by tambangnews.com   
Monday, 18 March 2013

ImageImageJakarta, Tambangnews.com.- Dalam rangka menyambut ulang tahun satu dasa warsa Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) yang akan di gelar hari Senin, 18 Maret 2013, pukul 10.00 pagi, di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) dari kantor sekretariatannya di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur, menyampaikan ucapan dirgahayunya.

Dalam HUT Ke-X FSPBB menurut Presidennya drg H. Ugan Gandar, akan dikumandangkan tema “Pekerja Pertamina Menggugat Kedaulatan Migas Indonesia”, oleh Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat, atas pertimbangan bagian kewajiban dan tanggungjawab moralnya terhadap para yuniornya, perlu memberikan sumbang saran. “Sumbang saran eSPeKaPe, besok akan diserahkan kepada Presiden FSPBB Ugan Gandar dan Presiden KSPMI Faisal Yusra, disamping untuk dibagikan kepada para pekerjanya yang hadir” kata Binsar Effendi melalui rilisnya yang disampaikan kepada pers (18/3) pagi.

Menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 dijelaskan bahwa selepas Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada 2009 lalu, secara tidak langsung Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara importir minyak. Imbasnya, acuan harga minyak yang digunakan Pemerintah amat bergantung pada harga minyak dunia yang dikendalikan oleh OPEC Reference Basket, New York Mercantile Exchange, Intercontinental Exhange, dan ICP. Dengan demikian, pasar tunduk pada kartel negara-negara anggota OPEC yang mengatur harga minyak internasional dan struktur perdagangan minyak internasional menjadi oligopolistik.

“eSPeKaPe meyakini penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara IMF dan Indonesia pada 20 Januari 2000, adalah bagian dari representasi kepentingan internasional terhadap sektor migas kita dan titik masuk liberalisasi migas Indonesia. LoI itu menyebutkan bahwa Pemerintah harus mengganti aturan main yang baru dalam pengelolaan migas, restrukturisasi dan reformasi Pertamina, memastikan aturan dan perundang-undangan yang memperhatikan kepentingan pasar internasional, harga minyak domestik harus mencerminkan harga minyak dunia, serta membuat kebijakan yang efisien dan sesuai prinsip sustainable development. Maka lahirlah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Maka terkuburlah UU No. 8 Tahun 1971. Maka terbonsaikanlah status Perusahaan Negara Pertamina menjadi Persero berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003” ungkap Binsar Effendi mengantarkan sumbang sarannya.

Dari sinilah, menurut Binsar Effendi yang juga Panglima Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK), kedaulatan migas Indonesia dipertaruhkan. Hasilnya penduduk miskin yang tingal di Papua membeli minyak menjadi sangat mahal ketimbang penduduk Pulau Jawa yang agak bernasib baik. Pasalnya, membeli minyak di Jawa tidak semahal di Papua. “Padahal kedaulatan migas nasional yang dibangun oleh Founding Fathers dengan menugaskan Pertamina untuk menjadikan agent of development; security of supply; dan barrier to entry, jangan dianggap kuno. Sejatinya untuk kepentingan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat” katanya tegas.

“Tugas Pertamina ini adalah untuk memenuhi amanat konstitusi negara yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Maka atas dasar dari konstitusi negara itulah, tugas dan pekerjaan Pertamina sebenarnya dikecualikan dari larangan UU Anti Monopoli, dan juga tak ada larangan dalam aturan WTO Putaran Uruguay. Pasalnya, karena terkait dengan cabang-cabang produksi yang vital dan strategis, yang merupakan hajat hidup rakyat banyak. Sehingga sumberdaya alam migas harus dikuasai oleh negara dan dikelola oleh perusahaan migas negara, yakni Pertamina” tutur Binsar Effendi seraya menampikkan bukan yang berstatus PT. Pertamina (Persero).

Menghadapi hal yang demikian itu, menurut Ketua Umum eSPeKape yang menyambut baik perjuangan FSPPB untuk menggugat kedaulatan migas Indonesia. “Tapi perlu diingat, bahwa kedaulatan migas dipastikan akan sia-sia jika FSPPB tidak memperjuangkan reformasi kebijakan migas nasional dengan melakukan peninjauan ulang atau revisi UU No. 22 Tahun 2001 yang bebas dari penguasaan asing, atau secara ekstrem mencabut UU Migas untuk kembali pada UU No. 8 Tahun 1971. Kemudian FSPPB enggan memperjuangkan reformasi dan penguatan Pertamina kembali pada statusnya sebagai perusahaan negara, bukan lagi persero. Begitu juga jika FSPPB tidak ikut mengawasi renegosiasi kontrak kerjasama migas dan menguatkan diplomasi energi”, lanjut Binsar Effendi.

Saat bersamaan, “eSPeKaPe juga meminta FSPPB ikut serta memperjuangkan tuntutan pekerja outsourcing (alih daya) menjadi pekerja tetap. Termasuk memperjuangkan nasib pensiunan yang saat aktifnya telah berjuang merintis, membangun dan membesarkan Pertamina dari reruntuhan dan puing-puing kilang minyak Pangkalan Brandan atau dari kapal-kapal tua pampasan perang Jepang, agar bisa hidup layak. Bukan hanya untuk menciptakan disharmoni antara FSPPB dengan pekerja outsourcing dan juga pensiunan, yang merupakan satu kesatuan melekat sebagai bagian Keluarga Besar Pertamina” tandas Binsar Effendi.

Disamping itu hal-hal yang mendesak dalam melawan rezim Neo-lib dan pemburu rente yang menjadi common enemy (musuh bersama) bagi kedaulatan migas, yang cenderung dilakukan oleh Menteri ESDM Jero Wacik dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, “eSPeKaPe minta FSPPB berkewajiban merebut Blok Mahakam yang habis kontraknya dengan Total EP asal Perancis dan Inpex Corp asal Jepang, agar dikelola Pertamina sebagai operator yang harus bekerjasama dengan BUMD migas diwilayah kerjanya” lanjut Ketua eSPeKaPe geram.

Selanjutnya Binsar Effendi dalam menutup sumbang sarannya, mengajak FSPPB dan elemen masyarakat lainnya, “Mari bersama-sama eSPeKaPe, baik FSPPB maupun setiap anak bangsa yang cinta terhadap “Merah-Putih”, mari untuk sama berjuang secara all-out menggelorakan Nasionalisasi Migas kembali untuk legitimasi kedaulatan migas yang akan FSPPB gugat, sebagai tujuan mulianya”, pungkasnya.