RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

GNM: Hanya Satu Kalimat “Nasionalisasi Migas” Makmurkan Rakyat
Written by lensaindonesia.com   
Wednesday, 28 August 2013

ImageUntuk ikut berpartisipasi dalam Sarasehan Nasional Anak Bangsa yang bertema “Kembalikan Blok Mahakam Kepada Anak Bangsa”, digelar di Ruang GBHN Gedung Nusantara V DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu besok (28/8/2013).

Diagendakan menjadi keynote speaker, Jenderal TNI Try Sutrisno dengan para narasumber tercatat Prof DR Din Syamsuddin, Prof DR Mochtar Pobottingi, DR KH Hasyim Muzadi, DR Kurtubi, DR. Fuad Bawazier.

 

Juga ada Anggota DPR Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya, Direktur IREES Ir. Marwan Batubara, Direktur IGJ Salamuddin Daeng, Presiden KSPMI Ir. Faisal Yusra, Ketua Aliansi Rakyat Kaltim Wahdiat SH, Ketua BEM-UI Ali Abdillah, dan Ketua KAMMI Adriyana. Dipandu M Hatta Taliwang.  Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) hanya bisa berbagi melalui rilis yang akan didistribusikan di acara tersebut.

 

“Bagi kami, yang civil society dan gerakan moral sosial kontrol khusus minyak dan gas bumi (Migas). Jika kemudian tidak dilibatkan oleh penyelenggara untuk diikutsertakan menjadi narasumber, ya tidak masalah. Oleh sebab itu, agar tidak dianggap GNM tidak ada, dengan segala maklum kami buat rilis yang mudah-mudahan bisa dibagikan kepada para audiens, termasuk insan pers yang hadir,” demikian ungkap Komandan GNM, Binsar Effendi Hutabarat dalam rilisnya kepada pers, Kamis malam (27/8/2013).

 

Binsar Effendi yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) mengawali tulisan dalam rilisnya, bahwa makna nasionalisasi bukan utopia. “Karena nasionalisasi yang dimaksud bukan impian dan bukan pula yang secara fisik, sosial, ekonomi atau politik tidak mungkin terjadi, atau paling tidak merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan”, katanya tegas.

 

Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa untuk mengisi kemerdekaan, menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966, pada 9 Desember 1957 atas perintah Bung Karno, Perdana Menteri Juanda mengeluarkan keputusan bahwa semua perusahaan Belanda, termasuk harta benda yang tidak bergerak, sejak itu berada di bawah pengawasan Pemerintah RI.Pemerintah juga mengambil alih pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda.

 

Pada 10 Desember 1957, lanjut Binsar Effendi, Menteri Pertahanan secara resmi menginstruksikan menguasai perusahaan-perusahaan Belanda. Kepala Staf Angkatan Darat diberi tugas merehabilitasi lapangan-lapangan Migas yang ada, supaya hasilnya bisa diekspor untuk mendapatkan dana bagi negara dan pengembangan selanjutnya. Pada 15 Oktober 1957, Mayjen Nasution menunjuk Dr. Ibnu Sutowo untuk tugas memimpin.

 

Lantas, pada 10 Desember 1957, nama Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) dirubah menjadi PT. Pertambangan Nasional (Permina). “Di 10 Desember 1957 itulah kemudian disepakati menjadi tanggal dibentuknya Perusahaan Pertambangan Migas Negara atau dikenal dengan sebutan Pertamina” tuturnya.

 

Sebelumnya, pada 20 Maret 1951, Binsar Effendi menjelaskan, sejarah perminyakan dunia. Parlemen Iran meratifikasi RUU tentang Nasionalisasi Industri Minyak Iran yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri Mohammad Mosaddeq. Bagian pertama dari RUU itu disebutkan bahwa industri minyak Iran dinasionalisasi di seluruh wilayah Iran tanpa terkecuali, menunjukkan bahwa eksplorasi seluruh minyak, dan operasi pemanfaatannya berada cuma di tangan Pemerintah Iran.


Pada 1974, Arab Saudi menyusul Indonesia, menasionalisasi perusahaan minyak AS Aramco melalui Raja Faisal. “Berikutnya pada 1 Mei 2006, Presiden Bolivia Evo Morales lakukan terobosan dengan dekrit nasionalisasi perusahaan Migas dengan mengumumkan nasionalisasi cadangan gas alam negara itu di Andean, terbesar kedua di Amerika Selatan, yang sebelumnya dikuasai oleh asing,” sambungnya.

 

Pada Mei 2006 itu juga, tutur Binsar Effendi lagi, sebelum Rafael Correa menjadi presiden, pemerintah di Quito membatalkan satu perjanjian dengan perusahan minyak AS Occidental menyangkut apa yang disebut pelanggaran-pelanggaran kontrak. Setelah terpilih menjadi Presiden Ekuador, Rafael Correa kemudian melaksanakan nasionalisasi.

 

Pada 2007, Presiden Venezuela Hugo Chavez memulai langkahnya menasionalisasi perusahaan asing, salah satu diantaranya dengan menasionalisasi ladang minyak ExxonMobil di Venezuela. “Biaya nasionalisasi sebagaimana dilakukan Chavez tidak besar, oleh lembaga Arbitrase Internasional Hugo Chavez hanya membayar US$ 907 juta. Artinya, tidak perlu dikhawatirkan” tandasnya.

 

Yang terakhir, tutur Binsar Effendi, pada April 2012, Presiden Argentina Cristina Fernández de Kirchner, membuat berita besar karena mengatakan perusahaan Migas Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) milik Repsol dari Spanyol akan diambil alih negara. Secara diam-diam untuk mengamankan hasil Migas negara agar dapat berkontribusi lebih banyak bagi kepentingan nasional, Cristina lantas melakukannya dan berhasil.“Dari rentetan sejarah minyak dunia ini, nasionalisasi migas sudah jelas bukan utopia” imbuhnya.

 

Koordinator Eksekutif GNM Muslim Arbi menyatakan bahwa Tokoh Reformasi Prof. DR. Amien Rais di kawasan Senayan, 3 Agustus 2013 lalu, secara eksplisit memandang perlu nasionalisasi dilakukan kendati dengan bahasa diplomasi renegosiasi. Bagi Amien Rais, yang penting adalah presiden mendatang mampu melakukan renegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.

 

”Kalau ada Pak Presiden yang berani dan bertekad melakukan negosiasi ulang terhadap kontrak Migas seperti di Amerika Latin, saya akan mendukung siapa pun orangnya,” demikian ujar Amien Rais yang dikutip Muslim Arbi.

 

Jadi, nasionalisasi Migas dengan menyerahkan pengelolaannya ke BUMN Indonesia atau National Oil Company (NOC), menurut Muslim Arbi yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU), mutlak harus dilakukan.

 

“Potensi minyak di Indonesia masih sekitar 4,303.10 miliar barel, dan potensi yang kemungkinan masih bisa dikembangkan mencapai 3,685,39 miliar barel. Potensi gas sendiri mencapai 107,34 triliun kaki kubik, lokasinya merata di seluruh Indonesia, dan masih ada potensi yang kemungkinan bisa dikembangkan sebesar 52,29 triliun kaki kubik. Bahkan berdasarkan data dari Indonesian Petroleum Association (IPA), cadangan migas di Indonesia masih 10 miliar barel, yang dinilai lebih dari cukup untuk bisa menutupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia”, akunya.

 

GNM merupakan sebuah aliansi strategis antara eSPeKaPe dan GarpU, dalam ikut berpartisipasi pada sarasehan yang diselenggarakan oleh IREES dan Anggota DPR Fraksi PAN, hanya berharap kepada setiap anak bangsa yang konsisten pada amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 untuk berjabat tangan erat hanya dalam satu jiwa dan satu semangat nasionalisasi migas.

 

Nasionalisasi Migas ini juga menjadi syarat utama bagi Capres 2014, yang menurut Komandan GNM Binsar Effendi akan aliansi perjuangannya dukung secara all-out. “Blok Mahakam yang dikuasai Total E&P Indonesie asal Prancis yang bermitra Inpex Corporation asal Jepang itu, merupakan entry point pertama yang wajib kita rebut. Baru setelah itu Blok Cepu yang dikuasai ExxonMobil asal Amerika Serikat dan LNG Tangguh yang dikuasai British Petroleum asal Inggris, kita rebut pula”.

 

Maka ada keyakinan bagi GNM aku Binsar Effendi, “Terkait kemakmuran rakyat, kejayaan bangsa dan kemajuan negara Indonesia kelak akan tercapai jika dari hasil nasionalisasinya itu dikelola oleh BUMN Migas Indonesia atau National Oil Company sendiri, yang sekaligus menjadi operatornya.

 

Tidak ada satu negara pun yang memiliki sumber daya alam migas yang nasib bangsanya seprihatin bangsa kita”, pungkasnya seraya menyatakan GNM akan jalan sendiri, manakala hasil sarasehan itu hanya cuma mengupas kulitnya saja tanpa membedah isi dan substansinya.