RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Petisi Koalisi Akbar Rakyat Selamatkan Negara
Written by Koalisi Akbar Rakyat Selamatkan Negara   
Thursday, 29 August 2013

Kembalikan Blok Mahakam kepada Rakyat

Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan mengingat semakin penting dan mendesak mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional, kami yang tergabung dalam Koalisi Akbar Rakyat Selamatkan Negara (KARSN) dengan ini menyampaikan petisi dan tuntutan terkait pengelolaan Blok Mahakam. Kami menuntut agar Pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah penting dan strategis sebagai berikut:

1. Memutuskan status kontrak Blok Mahakam melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri dalam waktu yang sangat segera.

2.    Menunjuk dan mendukung keinginan Pertamina untuk menguasai Blok Mahakam secara penuh, 100%, sejak April 2017.

3. Menolak berbagai upaya dan tekanan pihak asing, termasuk tawaran kerjasama ekonomi, bantuan fnansial dan komitmen investasi guna memperoleh perpanjangan kontrak.

4. Manjamin pemilikan minimal 10% saham blok Mahakam oleh BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara) yang pelaksanaannya dikordinasikan dan dijamin oleh Pusat bersama Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta.

5. Membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik, guna memenangkan Pemilu/Pilpres 2014.

6. Mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah yang telah menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara antara lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau secara langsung atau tidak langsung telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM dan perusahaan negara dan merendahkan martabat bangsa.

7. Mendorong KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak blok Mahakam secara menyeluruh, termasuk kontrak-kontrak sumber daya alam lainnya.

Setiap upaya yang dilakukan untuk membatasi dan menghilangkan hak Pertamina merupakan penghianatan terhadap konstitusi, melecehkan hak rakyat dan mengabaikan tuntutan reformasi berupa pemerintahan yang bebas KKN. Segenap komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia diminta untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan ini guna tercapainya seluruh tuntutan dalam petisi.

 

Atas nama Koalisi Akbar Rakyat Selamatkan Negara (KARSN)

| Jenderal (Purn) Try Sutrisno | Prof. Din Syamsuddin (GMKN) | Chandra Tirta Wijaya (FPAN DPR RI) | Marwan Batubara (IRESS) | M. Hatta Taliwang (IRESS) | Prof. Mochtar Pabottinggi (LIPI) | Dr. Fuad Bawazir (GMKN) | Dr. Kurtubi (CEEPS) | Dr. Fahmi Idris (GMKN) | Prof. Romli Atmasasmita (IRESS) | Dr. Erwin Ramedan (IRESS) | Wachdiat Ghazali (Aliansi Masyarakat Kaltim) | Drg. Ugan Gandar (Presiden FSPPB) | Ir. Faisal Yusra SH., MM (Presiden KSPMI) | Salamuddin Daeng (IGJ) | Binsar Effendy Hutabarat (GNM) | Teddy Samsuri (GNM) | Anton Lesiangi (DPP Partai Golkar) | Gerakan Petisi Blok Mahakam Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) | Indonesian Resources Studies (IRESS) | Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) | Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) | Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia | BEM UI Jakarta | BEM ITB | BEM UNJ | BEM UNY | BEM UNS Solo | BEM Undip Semarang | BEM ITS BEM | Unpad Bandung | BEM UNRI | BEM Universitas Surabaya | Masyarakat Peduli Kedaulatan (PEDAL) | Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) |  AMPERA Palembang Gerekan Nasionalisasi Migas (GNM) | Lembaga Riset & Pengembangan Kehidupan Berbangsa (LPPKB) |

---