RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Din Syamsuddin Cs Serahkan Petisi Mahakam Ke Kementerian ESDM
Written by tambangnews.com   
Thursday, 29 August 2013
ImageJakarta, Tambangnews.com.- Sejumlah tokoh dipimpin Profesor Din Syamsuddin yang tergabung dalam Koalisi Akbar Rakyat Selamatkan Negara (KARSN), Kamis (29/8) siang menyerahkan Petisi yang meminta dikembalikan Blok Mahakam kepada Rakyat Indonesia.
Image 

Din yang didampingi oleh Marwan Batubara, Kurtubi, Fuad Bawazier, Hatta Taliwang dan perwakilan Anggota koalisi: GMKN, IRESS, FSPPB, KSPMI, KAMMI, BEM UI, Aliansi Masyarakat Kaltim, tiba di Kementerian ESDM ba'da Shalat Dhuhur dan diterima oleh 3 orang staf ahli Kementerian ESDM.

Menurut Din sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan mengingat semakin penting dan mendesak mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional.

"Kami yang tergabung dalam Koalisi Akbar Rakyat Selamatkan Negara (KARSN) dengan ini menyampaikan petisi dan tuntutan terkait pengelolaan Blok Mahakam. Kami menuntut agar Pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah penting dan strategis dengan memutuskan status kontrak Blok Mahakam melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri dalam waktu yang sangat segera," jelas Din

Din juga menyuarakan agar menunjuk dan mendukung keinginan Pertamina untuk menguasai Blok Mahakam secara penuh, 100%, sejak April 2017.

"Kami juga menolak berbagai upaya dan tekanan pihak asing, termasuk tawaran kerjasama ekonomi, bantuan fnansial dan komitmen investasi guna memperoleh perpanjangan kontrak," jelasnya.

Sementara itu anggota Koalisasi lainnya Hatta Taliwang menyampaikan agar Pemerintah manjamin pemilikan minimal 10% saham blok Mahakam oleh BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara) yang pelaksanaannya dikordinasikan dan dijamin oleh Pusat bersama Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta.

"Membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik, guna memenangkan Pemilu/Pilpres 2014," terang mantan anggota DPR RI ini.

Direktur Executive IRES Marwan Batubara juga menekan agar mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah yang telah menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara antara lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau secara langsung atau tidak langsung telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM dan perusahaan negara dan merendahkan martabat bangsa.

"Mendorong KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak blok Mahakam secara menyeluruh, termasuk kontrak-kontrak sumber daya alam lainnya," jelasnya.

Menurut Marwan setiap upaya yang dilakukan untuk membatasi dan menghilangkan hak Pertamina merupakan penghianatan terhadap konstitusi, melecehkan hak rakyat dan mengabaikan tuntutan reformasi berupa pemerintahan yang bebas KKN. "Segenap komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia diminta untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan ini guna tercapainya seluruh tuntutan dalam petisi," ajaknya.