RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Uji Materi PP Cost Recovery dan Perundingan PKB
Written by Gianita Gandawijaya - Kajian Strategis KSPMI   
Thursday, 04 August 2011

ImagePada 16 Juni 2011 Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesia Petroleum Association/ IPA) mengajukan uji materi atas Peraturan Pemetintah PP 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan serta Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP Cost Recovery).

IPA menilai, aturan yang mengatur besaran biaya yang bisa dikembalikan oleh negara ini bertentangan dengan empat undang-undang, yaitu UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pajak Penghasilan, Kitab UU Hukum (KTJH) Perdata, dan UU 10 Tahun 2004 yang mengatur bahwa isi regulasi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dalam pengajuan uji materi PP tersebut, IPA mengajukan 22 pasal untuk direvisi. Pasal yang paling utama adalah pasal 38b, yaitu hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama (KKS) dalam jangka waktu tiga bulan wajib menyesuaikan dengan PP Cost Recovery.

IPA menilai, adanya pasal ini mengancam kesucian kontrak (contract sanctity), yang telah ditegaskan pada pasal 38a Menurut asosiasi produsen minyak itu kontrak yang telah disepakati masih bisa diubah asal dengan kesepakatan kedua pihak. Pasal 38b menimbulkan kekhawatiran bahwa kontrak bisa diubah secara sepihak oleh pemerintah.

Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah, melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo menyatakan, sebagai solusi, pemerintah menyiapkan aturan teknis yang lebih terperinci soal pergantian biaya produksi. Peraturan itu diharapkan mampu menjawab kekhawatiran kontraktor migas. Juklak yang saat ini digarap yang dijadwalkan kelar Oktober 2011 ini dianggap cukup untuk mengatasi masalah yang timbul akibat aturan tersebut.

Seperti berbalas pantun, IPA menyatakan mengatakan jika juklak-nya cukup menjawab kekhawatiran maka mereka akan mencabut uji materi tersebut.

Agak mengherankan apabila PP 79/2010 terkesan muncul tanpa terlalu melibatkan para pemangku kepentingan bisnis Migas karena isu penggodokan ini berlangsung bertahun-tahun. Ditengah tekanan khalayak tentang tidak saling berkorelasinya antara semakin besarnya nilai cost recovery dengan semakin menurunnya produksi, BPMIGAS yang merasa mendapat payung hukum langsung bergerak cepat mendatangi KKKS untuk mengevaluasi item-item yang bisa/tidak di-cost recovery-kan. KKKS pun terkaget-kaget. Bukan hanya karena isi PP yang benar-benar di luar dugaan mereka tetapi juga implementasinya yang seketika. Keadaan ini mirip dengan saat diundangkannya UU Lingkungan Hidup yang baru tahun 2009 lalu.

Kita Pekerja Migas tidak tahu lebih detil apa saja 22 pasal yang di-ujimateri-kan oleh IPA ke Mahkamah Konstitusi (MK), selain pasal 38B yang disebutkan di atas. Bagi kita, justru gerak cepat BPMIGAS yang hanya mengacu kepada PP cost Recovery tanpa dilengkapi juklak lah yang lebih perlu diwaspadai. Kenapa?

Karena, apabila KKKS melalui API berkeberatan dengan mengajukan uji materi sehingga BPMIGAS seperti tertahan langkah gerak cepatnya dan untuk sementara implementasinya terhenti, maka tidak demikian halnya bagi pasal-pasal PP yang menyangkut kompensasi dan benefit Pekerja Migas.

Sebagai contoh adalah pasal karet 13 huruf a tentang Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan yang diantaranya: biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, ...

Bermodal interpretasi atas pasal ini BPMIGAS bisa saja mengobok-obok hal-hal yang selama ini merupakan kompensasi dan benefit bahkan remunerasi Pekerja Migas. Pintu masuknya lewat mana? Lewat perundingan PKB!

Dan ini benar-benar terjadi dan menimpa salah satu Serikat Pekerja anggota KSPMI: penandatanganan perpanjangan PKB-nya mundur berbulan-bulan gara-gara BPMIGAS mengoreksi belasan pasal yang sebelumnya telah disepakati antara perwakilan Serikat Pekerja dan Manajemen KKKSnya. Kejadiannya begitu cepat dan dilematis.

Menolak intervensi BPMIGAS berarti kemungkinan gagalnya perpanjangan PKB dan berarti memakai PKB sebelumnya. Sebaliknya, mengijinkan BPMIGAS menjadi pihak nomor tiga dalam perundingan PKB adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur bahwa perundingan PKB hanya dua pihak: Manajemen dan Serikat Pekerja saja (lihat Pasal 116 ayat 1 UU no.13/2003). Karena alasan praktis lah pihak Serikat Pekerja tadi akhirnya mau duduk berunding lagi.

Barangkali inilah PKB perpanjangan pertama yang beraroma PP Cost Recovery.

Pertanyaannya sekarang adalah: adakah perpanjangan PKB/perundingan PKB yang saat ini sedang berlangsung di lingkungan KKKS yang diintervensi BPMIGAS dengan dalih implementasi PP Cost Recovery? Apabila masih ada maka sebaiknya intervensi itu dihentikan. Alasan kita tentu mengacu kepada ketentuan undang-undang di atas.

Disamping itu, PP itu sekarang sedang di-ujimateri-kan walau pun kita tidak tahu apakah yang di-ujimateri-kan itu termasuk pasal-pasal menyangkut kompensasi/benefit/remunerasi untuk Pekerja. PP itu juga sedang dibuatkan juklaknya oleh Pemerintah. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika BPMIGAS menahan diri tidak  mengintervensi perundingan PKB. Biarkan perundingan PKB berlangsung murni antara pihak Serikat Pekerja dengan Manajemen KKKS seperti sebelum PP Cost Recovery diundangkan.

Bagaimana jika MK mengabulkan seluruh/sebagian pasal yang diujimaterikan sementara PKB yang beraroma PP Cost Recovery telanjur disahkan?  Semua yang sudah telanjur disahkan akan mentah kembali

Walaupun perundingan PKB lebih merupakan ranah dapur masing-masing Serikat Pekerja, tetapi apabila proses perundingannya diintervensi maka bukan tidak mungkin hal ini menimbulkan ekses Hubungan Industrial yang tidak perlu.

Untuk antisipasi, KSPMI sebagai payung besar Serikat-serikat Pekerja Migas bisa menulis semacam Surat Edaran ke seluruh anggota yang sedang/akan berunding PKB untuk menolak segala bentuk intervensi BPMIGAS dalam proses perundingan.