RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Usulan Pembatalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Migas
Written by www.faisalyusra.com   
Wednesday, 16 November 2011

ImageUsulan Pembatalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Migas Sebagai Upaya Menjadikan PERTAMINA Sebagai Pemegang Mandat Negara Untuk Penguasaan Migas Indonesia Dalam Rangka Membentuk Kedaulatan dan Kemandirian Migas

Faisal Yusra – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)

Disampaikan pada Seminar ”Revisi UU No. 22 Tahun 2001 Sebagai Perwujudan Ketahanan Migas Nasional” pada tanggal 10 Nopember 2011 di Unversitas Mpu Tantular
Minyak dan gas bumi (Migas) adalah sumber daya yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa sehingga berdasarkan undang-undang harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk menjamin tercapainya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep dikuasai oleh negara mengandung makna tidak saja berarti memiliki atau penguasaan, tapi dalam arti luas mencakup aspek pengelolaan dan pengendalian secara langsung oleh negara. Aspek pengelolaan dan pengendalian inilah sebenarnya yang akan menjadi pilar pendukung kedaulatan dan kemandirian migas nasional.

Bila berbicara mengenai aspek kedaulatan dan kemandirian migas nasional, terdapat beberapa masalah dalam konstelasi migas Indonesia yang ditimbulkan oleh diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Bahwa UU Migas tersebut secara filosifis, substansi dan materi telah melenceng jauh dari amanat yang dikandung secara substantif dalam Pasal 33 UUD 1945 karena tidak menegaskan bahwa kepemilikan produksi migas secara keseluruhan berada pada negara.

Pengelolaan migas dalam konteks kedaulatan dan kemadirian migas nasional seharusnya hanya diusahakan oleh negara dan pelaksanaannya ditugaskan dan dikuasakan kepada badan usaha milik negara (Pertamina) sebagai pemberian Kuasa Usaha Migas secara eksklusif.

LOI Pemerintah RI dan IMF tanggal 20 Januari 2000 article no. 82 yang dijadikan dasar pembuatan UU Migas itupun sebenarnya dengan tegas mengamanatkan untuk menyusun suatu UU untuk menjadikan Pertamina menjadi pemegang kedaulatan dan kemandirian (to play a key role) migas Indonesia.

ImageKenyataannya UU Migas justru membelenggu, membonsai dan unbundling bisnis Pertamina sebagai perusahaan negara, disaat perusahaan migas dunia justru semakin terintegrasi sektor hulu dan hilirnya.

Kedudukan Pertamina dianggap sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain dan tidak terlihat sebagai perusahaan migas milik negara sebagaimana umumnya di negara lain yang diberi kewenangan untuk mengelola wilayah kerja pertambangan di negaranya dan mempunyai kekuatan terhadap pengendalian bisnis dan ekonomi migas.

Situasi dan kondisi yang terjadi pada saat UU Migas itu disusun dan dibahas di DPR secara terang benderang menunjukkan bahwa UU tersebut dibuat karena Pemerintah terlalu tergantung kepada IMF dan Bank Dunia sehingga saran-saran menghapus monopoli, subsidi dan swastanisasi sektor migas ditelan bulat-bulat. Padahal semuanya itu hanya menguntungkan pihak asing/kapitalisasi global dan menghapus kemandirian/kedaulatan bangsa terhadap pengelolaan sektor migas yang strategis.

Hal-hal yang diprediksi akan menjadi masalah dengan pemberlakuan UU Migas ini telah dibicarakan dan menjadi masukan pada saat penyusunan RUU Migas di Komisi VIII DPR RI waktu itu (2000 - 2001) namun diacuhkan sehingga membuktikan bahwa UU ini memang cacat sejak lahir.

Beberapa kondisi yang menjadikan migas Indonesia menjadi tidak mandiri dan tidak berdaulat di negara sendiri dengan diberlakukannya UU Migas yang jauh-jauh hari sudah diperkirakan terjadi antara lain:

a.    Pengkerdilan peran Pertamina dalam pengelolaan bisnis migas di negerinya sendiri dengan meletakkan derajatnya sama dan diminta bersaing dengan perusahaan lain di sektor hulu maupun hilir tanpa memperoleh adanya suatu privilege untuk mengambil wilayah kerja yang telah habis masa jangka waktunya dan wilayah kerja baru;

b.    Proses un-bundling perusahaan negara pengelola migas (Pertamina) sehingga menjadi perusahaan yang lemah dan kecil karena tidak seimbangnya pengelolaan sektor hulu dan hilir. Beberapa perusahaan migas besar dunia melakukan merger dalam kerangka mencapai keseimbangan pengelolaan sektor hulu dan hilirnya. Bandingkan dengan Pertamina yang hanya mengelola 140ribu barrel di sektor hulu dan menghasilkan sekitar 1 juta barrel produk (sektor hilir).

a.    Menurunnya lifting minyak mentah karena hilangnya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi untuk ekplorasi yang berisiko tinggi, dan orientasi perusahaan swasta (asing) lebih kepada memperoleh keuntungan bisnis semata; dan diindikasikan adanya kecenderungan penurunan produksi di lapangan minyak yang akan berakhirnya masa kontraknya.

c.    Hilangnya tanggungjawab negara dalam pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat karena pengelolaannya dengan mekanisma pasar yang sangat liberal sehingga terjadi ketidakpastian pasokan dan kestabilan harga;

d.    Penguasaan negara belum sepenuhnya dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bentuk implementasi penguasaan usaha migas sesuai peraturan perundang-undangan. 40 persen minyak mentah Indonesia dikuasai oleh PSC, sementara 30 persen minyak mentah kebutuhan kilang bahan bakar minyak (bbm) masih impor; dan Stok nasional (stock pile) Indonesia berupa produk BBM yang dibebankan kepada Pertamina (Ro. 20 – 30 Trilyun), bukan kepada negara.

e.    Proses pengelolaan bisnis migas khususnya di sektor hulu yang semakin tidak efisien dan birokratis;

f.     Tidak jelasnya kebijakan pengelolaan energi nasional khususnya migas yang tidak menetapkan hasil-hasil dari lapangan migas yang baru benar-benar diperuntukkan bagi konsumsi dalam negeri.

ImageDalam memperjuangkan penyerahan pengelolaan migas Indonesia kepada perusahaan negara (Pertamina) telah menjadi kesepakatan para Pekerja di lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan mengeluarkan “PETISI PLAJU” dan “RESOLUSI BALIKPAPAN” yang pada intinya mendesak Pemerintah untuk menyerahkan pengelolaannya kepada perusahaan negara (Pertamina) dalam rangka terciptanya kemandirian dan kedaulatan pengelolaan migas nasional.

Oleh karena itu, KSPMI menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama, bahu membahu untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan pengelolaan Migas kepada negara melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PERTAMINA dengan pembatalan UU Migas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) kembali ke UU Nomor 8 Tahun 1971 sampai dilakukannya proses koreksi total UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Dengan dikembalikannya pengelolaan migas Indonesia untuk diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan negara sehingga Pertamina mampu tumbuh dan berkembang sebagai sumber devisa utama bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, upaya pembatalan UU Migas dan kembali ke semangat UU Nomor 8 Tahun 1971 sudah seharusnya diperjuangkan oleh seluruh pemangku kepentingan negeri ini termasuk kalangan mahasiswa.