RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Pekerja Migas Desak Kontraktor Hapus Outsourcing
Written by Rakyat Merdeka   
Friday, 04 May 2012
ImageTidak Menjamin Kelayakan Upah & Untungkan Tenaga Asing

Desakan penghapusan sistem Outsourcing (kontrak kerja) bak gayung bersambut, Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) mendesak pemerintah untuk membatalkan semua kontrak kerja sama bagi kontraktor/perusahaan migas yang tidak menjalankan prinsip hubungan dengan industrial yang harmonis.

Seperti ketidakmampuan Direksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menyelesaikan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja, Pelanggaran masif terhadap kesepakatan yang telah diatur dalam PKB, perilaku union busting yang dilakukan oleh manajemen puncak di beberapa perusahaan migas.

Dalam resolusinya yang ditandatangani Presiden KSPMI Faisal Yusra, Wakil Presiden Fauzan Muttaqin dan Sekjen KSPMI Slamet Hari Mulyadi, lembaga itu juga mendesak pemerintah menghapus seluruh perikatan pekerja dalam bentuk  outsourcing di lingkungan Migas. Alasannya, industri ini punya risiko tinggi. Sehingga sangat ironis, bila sistem tersebut tetap diterapkan oleh kalangan pengusaha.

Dikatakan Faisal, Pemerintah sudah saatnya menggunakan haknya sesuai konstitusinya untuk memaksa seluruh KKKS tidak menggunakan tenaga kerja asing dalam mengelola manajemen dan operasional migas. “Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan pemberian upah oleh Pekerja Indonesia oleh Perusahaan Migas/ KKKS secara adil dan non-diskriminiatif dengan menetapkan skala upah tidak lebih dari 40 antara manajemen puncak/Direksi dan Pekerja Level paling rendah tanpa melihat jenis perikatan kerjanya,”pinta dia.

Sebelumnya, Menko Kesra Agung Laksono, mengatakan politik upah murah yang masih diterapkan perusahaan merupakan bentuk ekploitasi manusia. Sistem pengupahan tersebut tak selayaknya diterapkan di Indonesia. semua pihak tidak sepakat dengan politik yang mengekploitasi para pekerja dan hal itu harus segera dihentikan," kata Agung.

Dia menjelaskan, harus ada kesepakatan bersama soal upah yang layak utnuk pekerja. Hal ini berkaitan dengan disparitas antar wilayah, perkembangan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. (Rakyat Merdeka, 3/5)

Selain itu, Menakertrans Muhaimin Iskandar setuju dengan penghapusan sistem outsourcing. Apabila, sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan aturan sistem tersebut.sayangnya, dilapangan, banyak perusahaan menerapkan sistem outsourcing

Sedangkan ketua umum Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, pada prinsipnya Apindo siap jika memang outsourcing akan dihapuskan. Namun, diperlukan keputusan untuk mengubah Undang Undang yang ada. “Jika buruh menginginkan dihapuskannya sistem outsourcing, maka undang-undang terkait harus diubah,” kata Sofjan.