RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

Tidak Patuhi Prinsip, Pemerintah Harus Batalkan Kontrak
Written by Pelita Online   
Thursday, 03 May 2012
ImagePresiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra mendesak pemerintah harus membatalkan kontrak perusahaan migas, kalau mereka tidak menjalankan prinsip hubungan industrial.

Jakarta, PelitaOnline – PEMERINTAH harus membatalkan kontrak perusahaan migas, jika mereka tidak mematuhi prinsip hubungan industrial yang harmonis.

”Sampai sekarang pekerja masih mendapat perlakuan diskriminatif, sehingga lingkungan kerja tidak kondusif ,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra, di Jakarta, Kamis (3/5).

Padahal risiko yang dihadapi para pekerja migas di seluruh unit operasi atau produksi cukup besar. Di sisi lain, mereka harus memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Seperti ketidakmampuan para direksi perusahaan migas asing maupun nasional dalam menyelesaikan perundingan perjanjian kerja bersama (PKB), pelanggaran yang masif terhadap kesepakatan yang telah diatur serta perilaku union busting yang dilakukan manajemen puncak di beberapa perusahaan migas.

Selain itu, Faisal Yusra juga mendesak pemerintah menghapus seluruh perserikatan pekerja dalam bentuk outsourcing di sektor migas.

”Pekerjaan mereka berisiko tinggi, disamping juga menumbuhkan harga diri serta perlindungan sebagai anak bangsa,” tandasnya.