RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

MENCERMATI ASPEK PERLINDUNGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA OUTSOURCING SEKTOR MIGAS
Written by Safriza Rafi - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Migas Indonesia Kawasan Barat(FSPMI-KBI)   
Thursday, 10 May 2012

ImagePada prinsipnya semua kebijakan diterapkan untuk memberikan dampak positip bagi semua pihak yang terimbas oleh kebijakan tersebut. Sebagai salah satu contoh adalah kebijakan pelimpahan sebagian pekerjaan kepada pelaku bisnis lain baik yang bergerak dibidang penyediaan barang maupun jasa yang lebih dikenal dengan nama outsourcing. Melalui pelimpahan sebagian pekerjaan tersebut, perusahaan besar diharapkan dapat lebih berkonsentrasi di sektor bisnis utamanya (core-business) sehingga kinerja perusahaan dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien fokus pada tingkat produksi yang optimum dan  berkualitas.

Perusahaan tidak perlu lagi repot-repot untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya bisa diperoleh dengan mudah, praktis, cepat, dan tanpa tanggung-jawab langsung  baik dari sisi pengelolaan asset, tenaga kerja dan aspek hukumnya (formal maupun yuridis). Untuk mengendalikan kinerja perusahaan pelaksana outsourcing ini, perusahaan pemberi kerja cukup berbekal indikator pencapaian target  yang lebih dikenal dengan Key Performance Indicator (KPI), tolok ukur ini berkorelasi langsung dengan besaran biaya yang akan dialokasikan untuk perusahaan outsourcing tersebut, sekaligus mengukur tingkat prestasinya dan keberlangsungan hubungan kemitraan kedepan.

Hubungan perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penerima limpahan pekerjaan ini terjalin begitu erat atas dasar solusi yang saling menguntungkan (win-win solution), pemberi kerja akan terbantu karena  adanya hubungan kemitraan dengan perusahaan lain sebagai pelaksana limpahan sebagian pekerjaan non-utama

Perusahaan pelaksana juga akan diuntungkan dengan terbukanya kesempatan yang lebih luas disamping hal ini tentunya akan mendorong munculnya pelaku-pelaku bisnis baru yang secara kompetitif akan membuka kesempatan lapangan kerja baru. Semangat tujuan kebijakan Outsourcing ini sebagaimana Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.220/MEN/X/2004 dikaitkan dengan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Bab X Bagian Kedua dan Ketiga, seharusnya system outsourcing ini tidak hanya memberi keuntungan kepada pelaku bisnis saja, tapi seharusnya secara signifikan juga berdampak positip bagi pekerja yang menjadi ujung-tombak dari bentuk hubungan kemitraan outsourcing tersebut.

Untuk sektor hulu Migas, perlindungan upah dan kesejahteraan pekerja outsourcing ini pada sejumlah daerah sangatlah memprihatinkan. Tingkat persaingan bisnis yang begitu ketat disamping kebijakan pengadaan barang maupun jasa yang diberlakukan oleh sejumlah instansi terkait, mengakibatkan sebagian besar perusahaan outsourcing  harus bersaing secara tidak sehat dan terkadang tidak masuk diakal normal, yang pada akhirnya akan berimbas  pada tingkat upah dan kesejahteraan para pekerja system kemitraan outsourcing ini.

Perusahaan pemberi kerja akan berdalih kepada kontrak kesepakatan kerja, bahwa urusan pekerja perusahaan outsourcing bukanlah menjadi tanggung-jawabnya. Sementara perusahan outsourcing akan berlindung dengan aturan-aturan ketenaga kerjaan yang ada (tentunya poin-poin yang menguntungkannya), seperti kebijakan upah minimum, waktu kerja, THR, Cuti, Uang Pesangon/Jasa dan lain-lain sehingga pekerja outsourcing menjadi korban antar pihak berkepentingan yang secara langsung dan secara bersama-sama menikmati jerih-payah pekerja outsourcing.  

Kesejahteraan pekerja outsourcing sejak kebijakan ini diterapkan setelah hampir satu dasa-warsa bukan semakin membaik, karena setiap kali pergantian perusahaan pelaksana  outsourcing pendapatan mereka sangat bergantung dengan besaran upah minimum sektoral setempat yang nota-bene tidak berbeda jauh dengan upah sektor lainnya.Padahal bekerja dilingkungan sektor hulu migas ini sangatlah beresiko dibandingkan dengan sektor industri/manufaktur lainnya. Tindakan cerobah atau kurang kehati-hatian sedikit saja bisa berdampak fatal atau celaka bagi jiwa pekerja, fasilitas produksi maupun lingkungan.

Demikian juga untuk pekerja outsourcing bidang pelayanan/jasa penunjang lainnya disektor hulu migas ini, tanpa mereka yang selalu dengan setia dan penuh dedikasi mendukung aktivitas  operasional produksi migas, sangat tidak mungkin hydrocarbon dapat mengalir melalui jaringan pipa produksi dan distribusi sampai siap dikapalkan untuk menambah pundi-pundi penerimaan Negara dan tentunya keuntungan  bagi hasil untuk perusahan pemberi kerja.

Masa depan pekerja perusahaan outsourcing sektor migas ini sebenarnya dapat diperjelas kearah yang lebih baik apabila masing-masing pihak mau mencermati aturan ketenaga-kerjaan yang berlaku dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah operasi perusahaan, misalnya dari sisi perusahaan pemberi kerja dapat melindungi hak-hak pekerja(upah & kemaslahatan lainnya) yang dimuat secara tertulis dalam kesepakatan kerja(kontrak) , antara lain :

1.   Setelah kesepakatan kerja berlangsung, perusahaan pemberi kerja secara berkesinambungan memastikan bahwa butir-butir kesepakatan yang melindungi hak-hak pekerja yang telah disepakati benar-benar diterapkan oleh perusahaan pelaksana outsourcing dengan konsekwensi berat jika kesepakatan tersebut tidak dipenuhi.

2.    Perusahaan pemberi kerja tidak hanya mempertimbangkan harga penawaran terendah saja dari perusahaan outsourcing peserta lelang, jika harga tersebut tidak realistis seharusnya perusahaan tersebut ditolak atau bila memungkinkan dinegosiasikan kembali agar harga tersebut akan memenuhi kalkulasi harga yang lebih masuk diakal, sehingga pada akhirnya tidak akan menyeseng-sarakan pekerja.

3. Pada waktu rapat penjelasan lelang, perusahan pemberi kerja dapat membuat batasan penawaran harga terendah dari nilai harga perhitungan sendiri (owner estimate - OE), misalnya penawaran dibawah 80% dari OE, diskualifikasi sehingga peserta lelang akan bersaing dengan ketat dalam kisaran 80-100% dari nilai OE.

4.    Perusahaan pemberi kerja menentukan secara tertulis skala upah dan hak-hak lainnya (dalam bentuk over-head), sehingga untuk masing-masing jabatan, kompetensi, dan pengalaman kerja akan mendapat pembayaran upah yang layak untuk hidup dirinya dan anggota keluarganya bukan berdasarkan kebutuhan phisik minimum untuk bertahan hidup diri pekerja saja.

5. Sebagian besar pekerja outsoursing berdomisili disekitar daerah operasi perusahaan, seharusnya merupakan tanggung-jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan perekonomian/kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mendorong terciptanya multiplier-effect economy melalui tingkat upah yang layak

Dari sisi Perusahaan pelaksana Kerja outsourcing, dapat memperbaiki kesejahteraan pekerjanya dengan melakukan antara lain :

1.  Mematuhi semua aturan ketenaga-kerjaan yang berlaku dengan niat yang tulus-ikhlas, tidak hanya memprioritaskan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari-cari celah untuk mengurangi hak-hak pekerja.

2.   Memberi rasa aman dan nyaman kepada pekerja karena Keselamatan dan produktivitas kerja para pekerja ada korelasinya dengan tingkat kenyamanan, kepuasan, dan kondisi lingkungan/suasana kerja.

3.    Mensosialisaikan hak-hak dan tanggung-jawab pekerja selama kesepakatan kerja berlangsung secara jujur dan terbuka.