RUMAH PEKERJA MIGAS INDONESIA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia tetap akan menuntut pembubaran BPH Migas. Meski ditolak MK, Presiden KSPMI Faisal Yusra menegaskan, akan meminta pembubaran BPH Migas melalui revisi UU Migas.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak uji materi atas Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI). Dengan keputusan ini, MK juga menolak permohonan pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Juru Panggil Mahkamah Konstitusi memberitahukan bahwa perkara nomor 65/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi oleh KSPMI akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis, 28 Maret 2013

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Lantai 2, Gedung Mahkamah Konstitusi

Acara : Pengucapan Putusan

Diharapkan kehadiran para Insan Migas Indonesia pada acara dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)

Faisal Yusra

PROKLAMASI KEDAULATAN PENGELOLAAN ENERGI INDONESIA

Kami, Rakyat Peduli Pengelolaan Energi Indonesia, dengan ini menyatakan:

1. Segala bentuk penjajahan pengelolaan energi oleh Pihak Asing harus dihapuskan dari bumi Indonesia melalui proses NASIONALISASI Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia.

2.  Kemampuan Anak Bangsa dalam mengelola sentra operasi/produksi strategis Energi Indonesia yang telah terbukti dan teruji adalah modal dasar untuk membentuk kedaulatan pengelolaan energi melalui Perusahaan Negara.

3.    Keterlibatan Pihak Asing dan Perusahaan Swasta Nasional sebagai mitra untuk mengelola bagian tertentu dari proses bisnis harus diyakini hanya dilakukan pada kegiatan yang terbatas dan tidak menghapuskan peran strategis Perusahaan Negara sebagai Pemilik sekaligus pengelola/pengendali kegiatan Energi Indonesia.

4. Setiap keputusan pihak legislatif dan eksekutif terkait dengan pengelolaan energi wajib mempertimbangkan tekad rakyat peduli pengelolaan energi Indonesia ini sehingga aspek ketahanan nasional semakin terbangun dan kesejahteraan rakyat Indonesia dapat ditingkatkan.

Jakarta, 18 Maret 2013

Atas Nama Rakyat Peduli Pengelolaan Energi Indonesia

Faisal Yusra – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia

Jakarta, 07 Maret 2013

Nomor : 002/KSP-MI/III/2013

1.     Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

2.     Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Migas Kawasan Barat Indonesia

3.     Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Migas Kawasan Timur Indonesia

4.     Para Ketua Umum Serikat Pekerja anggota FSPPB

5.     Para Ketua Umum Serikat Pekerja anggota FSPM KBI

6.      Para Ketua Umum Serikat Pekerja anggota FSPM KTI

7.      Para Pengurus Aktif KSPMI

Perihal : Undangan Musyawarah Nasional KSPMI

Dalam rangka memenuhi amanat AD/ART Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI), Pengurus KSPMI mengharapkan kehadiran Ketua Umum Serikat Pekerja/Federasi anggota KSPMI dan para Pengurus aktif KSPMI dalam Musyawarah Nasional KSPMI yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal          : Selasa, 19 Maret 2013

Jam                             : 08.00 – 17.00 WIB

Tempat                      : Gedung Utama PERTAMINA Lantai M

                                      Jl. Medan Merdeka Timur 1A Jakarta Pusat

Agenda                      : 1. Perubahan AD & ART KSPMI

                                      2. Penyusunan Rencana Kerja KSPMI Masa Bakti Berikutnya

                                      3. Pemilihan dan Penetapan Pengurus KSPMI sesuai AD/ART

Demikian undangan ini disampaikan dan atas perhatian serta kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ir. Faisal Yusra SH., MM - Presiden